Beranda > Opini > Pembatasan Motor Di Jalan Protokol Bisa Mengurangi Macet?

Pembatasan Motor Di Jalan Protokol Bisa Mengurangi Macet?

Membaca detikoto.com tentang berita pembatasan motor di jalan protokol membuat sebagian orang terutama yang menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan utamanya tidak nyaman. Bahkan boleh dibilang sebagai suatu bentuk pengekangan hak seorang biker. Alasan pembatasan ini untuk mengatasi kemacetan yang semakin hari semakin parah.

Apakah benar kendaraan roda dua sumber kemacetan?

Menurut pemprov DKI pertumbuhan motor sudah sangat memprihatinkan, yaitu 900 unit perhari. Hasilnya kalau tidak dibatasi maka jalan jalan kota akan semakin penuh dan macet. Mengenai alasan kemacetan saya mempunyai pemikiran kurang lebih sama, kendaraan roda dua yang tidak terkontrol memang turut menyumbang sebab kemacetan.

Akan tetapi saya kurang setuju kalau hanya kendaraan roda dua saja yang menyebabkan kemacetan. Karena banyak hal yang turut mengambil andil Jakarta menjadi macet, antara lain jumlah mobil juga banyak, angkutan Umum yang semrawut, bahkan kalau ditanyakan ke brothers semua pasti banyak sebab kemacetan di Jakarta.

Kendaraan roda dua hanyalah satu dari berbagai sebab yang menyebabkan kemacetan di Jakarta, namun apakah pembatasan kendaraan roda dua melewati jalan protokol adalah solusi? Melihat grafik pengguna motor yang pertumbuhan sangat luar biasa, saya bisa menerima alasan pemprov DKI yang ingin membatasi motor.

Namun melarang saja tidak cukup, tapi pemprov DKI harus menyediakan solusi alternatif bagi orang orang yang tidak mempunyai mobil? Yaitu transportasi umum yang memadai. Transportasi umum yang memadai adalah solusi negara-negara maju dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Saat ini di jalan protokol busway sudah jalan, akan tetapi busway sendiri belum cukup, karena armadanya sendiri masih sangat kurang. Pembangunan monorail juga menjadi solusi untuk menjadi tandem busway dalam mengalihkan masyarakat untuk memanfaatkan sarana transportasi umum. Kedepannya bukan hanya kendaraan roda dua yang harus dibatasi, akan tetapi mobil pribadi juga harus dibatasi. 3 in 1 adalah salah satu bentuk pembatasan kendaraan roda empat yang gagal.

Mengenai ERP, bisa jadi efektif, tapi tarifnya dibuat semahal mungkin hehehe.Begini loh , orang yang pakai kendaraan pribadi biasanya orang yang berada, dan bagi mereka kenyamanan adalah hal utama. Nah kalau disuruh bayar 10 rb doank sih, dibanding ngantri dan nunggu pakai busway , bagi mereka sih 10000-20000 bukan masalah. Jadi pembatasan melalui ERP bisa jadi tidak efektif dan tidak kena sasaran dari tujuan penerapan ERP itu sendiri. Saya sendiri masih tanda tanya apakah ERP bakal efektif atau tidak, kita baru bisa menilai setelah diterapkan nanti.

Kecendrungan orang kita lebih suka untuk menggunakan kendaraan pribadi, menurut saya karena ketidak nyamanan sarana transportasi yang disediakan pemerintah. Penulis pernah tinggal 1 tahun di Belanda, dan disana baik eksekutif atau mahasiswa jarang sekali menggunakan kendaraan pribadi ke tempat aktifitas mereka, kenapa? Hal ini karena transportasi umum yang sangat memadai, sehingga kita tidak butuh mobil untuk hari-hari.

Begitu juga di Singapore, disana penulis tinggal 2 tahun, tidak pernah terbesit ingin punya mobil atau motor, karena merasa cukup kemana-mana dengan MRT atau bus bisa sampai! Tapi begitu saya pulang ke Indonesia, jujur saya merumas, kemana mana susah, akhirnya mau tidak mau saya sangat membutuhkan kendaraan pribadi.

Jadi menurut saya pembatasan kendaraan pribadi sudah benar, kedepannya bahkan jangan hanya Motor, tapi roda empat juga harus dibatasi. Akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh pemprov DKI, yaitu sarana transportasi yang aman,nyaman dan memadai. Karena orang yang terbiasa pakai mobil pribadi tidak akan mau disuruh menggunakan angkutan umum yang berjubel, penuh keringat, dan tidak nyaman! Indonesia harus mencontoh negara-negara maju dalam menyediakan sarana transportasi umum, jangan sampai aturan dibuat akan tetapi malah tidak efektif(contoh 3 in 1), hal ini dikarenakan belum ada solusi yang tepat ditawarkan oleh pemerintah kita.

Semisal kendaraan roda dua dibatasi di jalan protokol, pemerintah daerah juga harus menyediakan tempat penitipan atau suatu area gedung parkir yang masyarakat diluar jakarta bisa menitipkan kendaraannya dengan aman. Contohnya saya dari parung, ingin ke sudirman, begitu saya sampai Blok-m saya disana disediakan lahan parkir untuk menitipkan motor saya. Darisana saya bisa menggunakan busway ke Sudirman. Setidaknya ada suatu lokasi transit yang dimana kita bisa menitipkan kendaraan kita. Kalau sekarang kemana saya harus menitipkan motor saya? Parkir di mall yang tarifnya lumayan mahal?

Saya pribadi sangat mendukung pembatasan kendaraan baik roda dua atau empat adalah kunci dalam mengatasi kemacetan, tapi tentu kalau kendaraan dibatasi harus ada solusi alternatif yang bisa diterima semua kalangan. Bener kan?

Iklan
  1. Juli 28, 2010 pukul 3:13 am

    1. 3 in 1 dihapuskan, diganti dengan 4 in 1.
    2. ERP yg tinggi
    3. Transportasi masal yg layak
    4. Pajak kendaraan yg tinggi
    5. Jangan korupsi terus

    • Aim
      Juli 28, 2010 pukul 9:52 am

      SETUBUH 100 %!

    • Philz
      Oktober 1, 2010 pukul 11:55 am

      Bentull brooo… setuju… šŸ™‚

  2. yudibatang
    Juli 28, 2010 pukul 9:47 am

    Untung gw tinggal didaerah…bisa top speed tiap hari tanpa kesulitan mencari jalan kosong..xixixiii…

  3. yudibatang
    Juli 28, 2010 pukul 9:48 am

    beda ama dijakarta, mau top speed ajah nunggu tengah malam biar jalanan sepi…ato harus kesamping tol kebun jeruk yg jalananya ga terlalu sepi xixixii…

    • Aim
      Juli 28, 2010 pukul 9:51 am

      wakakaka raja topspeed nongol…

  4. Juli 28, 2010 pukul 10:47 am

    biasakan dong gunakan sepeda onthel biar mengurangi macet dan juga ramah lingkungan

  5. Fr1z
    Juli 28, 2010 pukul 11:59 am

    makanya mendingan ibu kota dipindahin aja di luar pulau jawa… biar jawa ga tambah sumpek…

    silahkan pilih ibu kota mau dipindahin kemana ?

    1. sumatra
    2. kalimantan
    3. sulawesi
    4. papua

    yuk dipilih dipilih…

  6. arviansyah
    Juli 28, 2010 pukul 12:31 pm

    ini yg bego DPR nya, Kapolri nya atau Presiden nya ….. URUSIN AJA KORUPSI YG KALIAN MAKAN SELAMA INI !

  7. sasuke
    Juli 28, 2010 pukul 12:34 pm

    jakarta aja ga beres, mau dipindahin lagi ibukota.

    sama aja lari dari tanggung jawab, ninggalin jakarta yang amburadul gini. beresin dulu jakarta baru pindahin ibukota.

  8. Linggar
    Juli 28, 2010 pukul 12:58 pm

    Warga miskin kek gw makin tersisih dunk klo motor ga boleh lewat….wkwkwkkw

  9. Aim
    Juli 28, 2010 pukul 1:02 pm

    Kalau memang pemerintah mau membatasi kendaraan , harus ada solusi alternatif yang bisa diterima semua kalangan.. kalau cuman sekedar larang larang tidak ada solusi jadinya rakyat kecil makin terpojok

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: